Suku Kamoro dan Suku Amungme Tegas Minta Freeport Tutup Selamanya

Suku Kamoro (foto IST)

JAYAPURA, ZONAPAPUA – Perwakilan masyarakat Suku Kamoro dan Suku Amungme di Timika meminta kepada Pemerintah Indonesia agar mengambil langkah tegas dengan menutup operasi PT Freeport Indonesia yang sudah merugikan masyarakat lingkungan sekitar tambang.

Kerugian dan dampak buruk yang dirasakan masyarakat sekitar mulai dari tempat berkebun, tempat berburu, tempat adat sampai tempat sakral Suku Kamoro dan Amungme yang telah terkontaminasi bahan-bahan kimia.

Hal itu disampaikan oleh salah satu tokoh adat Suku Kamoro, Daniel Beana, dalam pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Pusat di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (07/03/2017) kemarin.

“Tanah yang dapat digunakan untuk hidup sudah mengandung kimia, alam rusak, gunung berlubang. Saya tidak pernah dapat apa-apa dari Freeport, saya malah diinjak-injak. Jadi, atas nama Tuhan saya menuntut Freeport ditutup,” tegas Daniel, dikutip di media HarianPapua.com.

Daniel datang ke Jakarta bersama dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua lainnya untuk menyampaikan apa yang mereka rasa selama ini. Apalagi Suku Kamoro dan Amungme merupakan masyarakat yang tinggal paling dekat dengan lokasi kerja PT Freeport Indonesia.

Permintaan Freeport untuk ditutup juga disampaikan Damaris Onawame, pemimpin perwakilan kedua suku yang bertemu Pemerintah kemarin. Ia mengungkapkan selama ini yang menjadi korban bukan karyawan Freeport, namun Suku Kamoro dan Amungme.

“Jangan hanya terpengaruh dengan PHK para karyawan, selama Freeport keruk kekayaan alam di negri kami, kita orang asli disini yang kena dampak. Maka itu, tak ada alasan lagi Freeport harus tutup selamanya,” ujar Damaris.

Petronela Baho, tokoh masyarakat Papua lainnya mengharapkan agar Pemerintah tidak terpengaruh dengan ‘ancaman’ Freeport yang main PHK karyawan karena selama ini korban sebenarnya adalah masyarakat adat secara khusus Suku Kamoro dan Suku Amungme.

Di hari yang sama kemarin, 200-an karyawan Freeport dari Timika datang dan berdemo di Jakarta menuntut Pemerintah tidak memaksa Freeport menerima Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut mereka, IUPK sama saja dengan Pemerintah menutup mata pencaharian keluarga karyawan Freeport karena menimbulkan dampak PHK.